tulisan 2 semester 3 ekonomi koperasi

nama :novianti

kelas :2eb21

npm  :25210076

Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 33 UUD 1945

Posted: 23 Januari 2008 by Yance Arizona in Kajian Hukum
Tag:mahkamah konstitusi, Pasal 33 UUD, penafsiran hukum, UU Ketenagalistrikan, UU Sumber Daya Air

25

Merupakan skripsi yang saya tulis dan pertahankan dalam Ujian Komprehensif guna mendapat Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ujian Komprehensif tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2007. Seingat saya, dua hari sebelum itu (7 Maret 2007) saya menyampaikan Pidato Pertanggungjawaban selaku Presiden BEM Fak Hukum Univ Andalas (2006-2007) yang diterima secara aklamasi.

Saya mengangkat judul skripsi ini terinspirasi dari putusan MK yang menolak permohonan pengujian UU Sumberdaya Air. Ketika saya mengikuti Kuliah Terampil Mandiri (KTM) alias Magang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada bulan Juli-Agustus 2005, saya sempat mengikuti pembacaan putusan pengujian Undang-undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air. Waktu itu MK menolak seluruh permohonan pemohon, tetapi memasukkan satu klausula baru dalam pertimbangan hukumnya yaitu: conditionally constitutional. Putusan pengujian UU Sumberdaya Air ini kontras dengan putusan pengujian UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, padahal dalil permohonan pengujian kedua UU itu sama-sama lahir dari kekhawatiran privatisasi dan swastanisasi cabang produksi penting dan sumberdaya alam. Dalam skripsi ini saya menguraikan perbandingan dua putusan pengujian itu, dan meraba-raba konsep penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dengan menggunakan metode penafsiran yang dibangun Jon Roland.

Skripsi saya ini bukanlah skripsi yang komperhensif meskipun mendapat nilai terbaik dalam ujian komprehensif. Saya katakan tidak komprehensif karena hanya melihat persoalan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945) dari sudut penafsiran MK saja, terutama ikut juga melihat bagaimana MK menafsirkan UU Ketenagalistikan dan UU Sumberdaya Air sebagai contoh kasus perbandingan. Sebenarnya bicara soal penguasaan negara atas alam (Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945) paling menarik dilihat dengan pendekatan ekonomi politik atau dengan pendekatan hak milik. Namun saya belum sampai pada penggunaan dua pendekatan itu. Skripsi ini hanyalah satu kajian awal yang sifatnya lebih kategoris daripada analisa kritis. Semoga kelak saya bisa menuntaskan misi mengurai perkembangan konsep-konsep yang menyelimuti Pasal 33 itu.

Skripsi ini bisa didownload pada Bagian KAJIAN di dalam Blog ini.

Berikut adalah abstrak dalam skripsi saya tersebut:

Salah satu ciri pokok Undang Undang Dasar 1945, disamping sebagai konstitusi politik (political constitution), juga merupakan konstitusi ekonomi (economic constitution), bahkan konstitusi sosial (social constitution). Hal ini dikarenakan Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang pokok-pokok sistem perekonomian negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam pengembangan hukum tentang perekonomian tersebut lahirlah berbagai undang-undang yang mengatur tentang bagaimana penyelenggaraan ekonomi, di mana peranan negara, masyarakat dan pihak swasta? Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Kemudian kedua undang-undang itu telah diajukan permohonan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, dalam kedua undang-undang tersebut terdapat muatan swastanisasi, komersialisasi dan privatisasi cabang produksi penting dan kekayaan alam yang seharusnya berada dibawah penguasaan negara (Pasal 33 UUD 1945). Tetapi, dalam diktum putusannya, Mahkamah Konstitusi memutus kedua perkara tersebut berbeda secara diametral, di mana pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dikabulkan permohonannya, sedangkan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 ditolak permohonannya.

Timbulnya perbedaan diktum putusan ini membuat hal tersebut menarik dikaji secara hukum. Mungkinkah Mahkamah Konstitusi berbeda menafsirkan “penguasaan negara” dalam kedua putusan tersebut? Untuk itulah penelitian ini dilakukan. Dengan metode pendekatan sistem (systematical approach) dan didukung dengan pendekatan kasus (case approach) penulis melihat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan kedua putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang tersebut sebagai sebuah sistem yang harmonis.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa terdapat perbedaan metode tafsir yang digunakan oleh Mahkmah Konstitusi dalam memutus kedua pengujian undang-undang tersebut. Disamping itu, klausula Conditionally Constitutional yang diperkenalkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air merupakan klausula yang bertentangan dengan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bila dilihat dengan pendekatan hukum sebagai sebuah sistem norma.

Tentang novianti92

I'm a simple girl but no body's perfect in the world...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s