TUGAS PEREKONOMIAN INDONESIA MINGGU 5/6

Tugas minggu 5/6 softskill  Perekonomian Indonesia

Nama ; novianti

Kelas : 1eb18

Npm : 25210076

Tingkat kemiskinan di Indonesia

BPS: Angka Kemiskinan 2010 Tidak Banyak Berubah dari 2009

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan angka kemiskinan pada 2010 tidak banyak berubah dengan 2009 yakni 14,15 persen, dan di Indonesia orang suka atau tidak suka harus bekerja jikalau menganggur ia akan mati.

“Angka kemiskinan pada Maret 2009 berkisar pada 14,15 persen dan data yang akan keluar pada Maret 2010 angkanya kemungkinan masih pada kisaran itu,” ujarnya seusai konferensi pers di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, senin.

Menurut dia salah satu komponen perhitungan kemiskinan seperti penghitungan garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang dikomsumsi masyarakat miskin.

“Sekarang inflasi dari Maret ke Maret diprediksi di bawah 5 persen, jadi ada peluang garis kemiskinan tidak bergerak jauh,” ujarnya.

Rusman tidak mengatakan jumlah kemiskinan akan turun namun dari garis kemiskinan yang tidak melonjak mengikuti inflasi, diprediksi angka kemiskinan hampir sama seperti 2009.

Ia juga menambahkan jumlah pengangguran terbuka turun dari 8,14 persen pada Februari 2009 menjadi 7,87 persen pada Agustus 2009 yang menyebabkan jumlah pekerja tidak penuh di Indonesia meningkat.

“Dapat dilihat melalui pengangguran turun tapi juga harus dilihat implikasinya. Misal mereka berubah status menjadi bekerja namun di bawah 35 jam, jadi pengangguran paruh waktu pun bertambah,” ujar Rusman.

Menurut dia, dengan adanya penambahan penduduk rata-rata sebesar 1,34 persen per tahun di Indonesia dari 2000 hingga 2009 juga menimbulkan permasalahan dalam pengadaan tenaga kerja dan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

“Ini disebabkan di Indonesia sistemnya belum jalan dan ciri khas lapangan kerja disini menyebabkan orang suka tidak suka harus bekerja dan ini berbeda seperti di luar negeri yang APBN-nya kuat. Di Indonesia apabila orang tersebut nganggur akan mati dan ini menjadi persoalan dalam kualitas pekerjaannya,” ujarnya.(*)

Cara menanggulangi kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah­langkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

  1. Memperbaiki program perlindungan sosial;
  2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
  3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
  4. Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)

Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memuat 4 pokok strategi diatas selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Pada dasarnya, penyusunan SPKD tetap mengacu pada strategi diatas dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah.

Ditingkat Provinsi, pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan. Demikian pula di tingkat Kabupaten dan Kota, pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten dan Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di bidang penanggulangan kemiskinan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Dalam perencanaan dan implementasinya, SPKD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme penentuan besaran target angka kemiskinan SPKD dan RPJMD memiliki besaran target yang sama.
Analisis kondisi kemiskinan berikut dimensi-dimensinya perlu dilakukan untuk menunjang perumusan SPKD di masing-masing daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menunjang berbagai hal menyangkut kemiskinan yang belum tercakup dalam RPJMD masing-masing daerah. Analisis tersebut juga perlu dilakukan untuk menunajng fungsi TKPK Daerah dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.

Prinsip Penyusunan SPKD

Beberapa hal yang perlu dirumuskan dan di integrasikan dalam SPKD masing-masing daerah diantaranya:

  1. Empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
  2. Target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan  dalam RPJMD masing-masing daerah;
  3. Analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan. Analisis ini  digunakan  untuk  menentukan  prioritas  perencanaan  program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah;
  4. Analisis  penganggaran  program  penanggulangan  kemiskinan.  Analisis  ini  diperlukan  untuk  mendukung  rencanaan  prioritas  penanggulangan  kemiskinan  dan  menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan  kemiskinan.
  5. Analisis dan mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Analisis dan mekanisme ini diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target yang ditentukan.

Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah menganggap perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan Pokok Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Presiden no. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi :

  1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial;
  2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan;
  3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif;
  4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

Pendapatan Per Kapita RI Naik Jadi US$ 3.000 di 2010

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pendapatan per kapita penduduk Indonesia di 2010 lalu bakalan naik menjadi US$ 3.000, dari US$ 2.590,1 di 2009.

Demikian disampaikan oleh Kepala BPS Rusman Heriawan saat jumpa pers di kantornya, Jalan DR Soetomo, Jakarta, Senin (3/1/2011).

“Pendapatan per kapita pada tahun 2010 yang pasti akan mencapai US$ 3.000 per kapita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rusman mengatakan saat ini kesenjangan antara kekayaan dengan pendapatan (koefisien gini) penduduk di Indonesia hanya 0,33. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2007 yaitu 0,37.

“Dari 0,37 di 2007 sekarang sudah 0,33 itu sejalan dengan meningkatnya perbaikan pendapatan di golongan menengah,” tandasnya.

Koefisien gini digunakan untuk mengukur kesenjangan antara kekayaan dan pendapatan. Gini ratio ini bervariasi di seluruh dunia dengan kisaran antara 0,25-0,7.

Beberapa level pendapatan perkapita nasional

Data Total personal income / pendapatan perkapita total sebuah negara jarang sekali ada, PDB / Gross domestic product lebih sering digunakan. Pendapatan perkapita total suatu negara biasanya lebih rendah dari PDB negara tersebut.

contoh daftar PDB perkapita baik secara Purchasing Power Pariy maupun nominal untuk beberapa negara tertinggi maupun terendah untuk tahun 2010

Nominal per kapita PPP per kapita
1. Luksemburg 80,288 Luksemburg 69,800
2. Norwegia 64,193 Norwegia 42,364
3. Eslandia 52,764 Amerika Serikat 41,399
4. Swiss 50,532 Irlandia 40,610
5. Irlandia 48,604 Eslandia 35,115
6. Denmark 47,984 Denmark 34,740
7. Qatar 43,110 Kanada 34,273
8. Amerika Serikat 42,000 Hong Kong, SAR 33,479
9. Swedia 39,694 Austria 33,432
10. Belanda 38,618 Swiss 32,571
179 Malawi 161 Malawi 596

Tentang novianti92

I'm a simple girl but no body's perfect in the world...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s